 |
| Wakil Bupati Garut Helmi Budima. (Foto : Tribun Jabar) |
Garut Update. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyadari masih terjadinya kasus investasi ilegal, termasuk di Kabupaten Garut, Jawa Bara. Korbannya pun tak kenal profesi baik PNS atau pegawai swasta. Secara khusus, ia mengimbau PNS tak mudah tergiur rayuan investasi.
Menurutnya Helmi, PNS menjadi golongan yang ikut rentan tertipu tawaran investasi. Khususnya para guru yang jumlahnya mencapai sekitar 13. Uang sertifikasi yang rutin diperoleh para guru tentu mengundang investasi ilegal untuk merayu konsumen.
"Ini bagamana MLM nakal yang sama sekali tidak ada barang, tapi terkadang mengumbar keuntungan berlipat ganda. Jadi PNS ini perlu memiliki pemahaman trik apa saja supaya tidak tertipu dan bisa membedakan yang membuat kita untung atau justru buntung," katanya pada wartawan, beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah pencegahan investasi ilegal, ia mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut perlu segera dibentuk. Tujuannya tentu sebagai bagian pula dari program inklusi keuangan nasional yang digagas OJK.
"TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," ujarnya. Rizky Suryarandika. (Republika)
Menurutnya Helmi, PNS menjadi golongan yang ikut rentan tertipu tawaran investasi. Khususnya para guru yang jumlahnya mencapai sekitar 13. Uang sertifikasi yang rutin diperoleh para guru tentu mengundang investasi ilegal untuk merayu konsumen.
"Ini bagamana MLM nakal yang sama sekali tidak ada barang, tapi terkadang mengumbar keuntungan berlipat ganda. Jadi PNS ini perlu memiliki pemahaman trik apa saja supaya tidak tertipu dan bisa membedakan yang membuat kita untung atau justru buntung," katanya pada wartawan, beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah pencegahan investasi ilegal, ia mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Garut perlu segera dibentuk. Tujuannya tentu sebagai bagian pula dari program inklusi keuangan nasional yang digagas OJK.
"TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," ujarnya. Rizky Suryarandika. (Republika)
Baca juga :
- BSM Targetkan Salurkan Dana Pembiayaan Rp 120 Miliar di Garut
- Warga Garut Blokir Sejumlah Jalan Terendam Banjir
